Susahnya Mencari Sekolah Inklusi

30 Juni 2008 pukul 21:11 | Ditulis dalam jalan-jalan | 169 Komentar

Hak pendidikan anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi. Resistensi orang tua anak reguler perlu dibuang.

Tahun ajaran baru, saatnya kepala orang tua nyut-nyutan. Pokok soalnya, tentu saja, mencari sekolah bagi anak-anak mereka. Beban itu makin terasa menyesakkan bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Setidaknya itulah yang sempat dialami Sonny Dirgantara, orang tua Kiflan, 7 tahun, dan Nyonya Soviany, orang tua Radit, 7 tahun.

“Susah sekali mencari sekolah dasar reguler yang mau menerima Kiflan,” kata Sonny kepada Tempo, Sabtu lalu. Kiflan, anak tunggal Sonny, didiagnosis mengalami ADD alias attention deficit disorder. Gangguan yang ditandai dengan gejala daya konsentrasi dan kontrol diri yang rendah ini diketahui Sonny sejak Kiflan berusia 3 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, kata warga Bondongan, Kota Bogor, ini, “Anak saya kan juga punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak sejak usia dini.”

Keluhan serupa disampaikan Soviany. Radit, anak sulungnya yang didiagnosis mengalami ADHD (attention deficit hyperactive disorder), jenis gangguan perilaku yang ditandai dengan gejala daya konsentrasi dan kontrol diri rendah, plus memiliki aktivitas tinggi tapi tidak terarah (hiperaktif), juga mengalami sejumlah penolakan. “Alasannya, sumber daya yang menangani di sekolah tersebut tidak ada,” kata Soviany, yang tinggal di kawasan Kebon Pedes, Bogor, ini.

Beruntung, setelah kepentok sana-sini, akhirnya dua anak berkebutuhan khusus lulusan sekolah reguler Antz School Playgroup and Kindergarten, Bogor, itu, mendapat sekolah juga. Kiflan diterima di SD Negeri Batu Tulis 2, Bogor, sementara Radit menclok di Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Sentul City, Bogor. “Dari segi kemampuan, keduanya memiliki kemampuan akademik yang memadai,” kata Retno Lelyani Dewi, psikolog dari Multipro, Bogor, yang menangani Kiflan dan Radit. “Mereka siap untuk meneruskan ke jenjang sekolah dasar.”

Sonny dan Sofiany memilih menyekolahkan buah hatinya ke sekolah reguler dengan orientasi inklusi, bukan ke sekolah luar bisa (special school) yang secara eksklusif diperuntukkan bagi anak “berkelainan” atau “luar biasa”. Sebab, keduanya percaya pergaulan dan interaksi dengan teman-teman sebaya yang dikategorikan normal akan membuat potensi anak mereka lebih berkembang.

“Setelah diterima, orang tua juga nggak mungkin melepas begitu saja,” kata Soviany. Di Fajar Hidayah, misalnya, ibu muda itu harus menyediakan shadow teacher alias guru bantu untuk mendampingi Radit. Dengan cara seperti itu, kata dia, “Mestinya pengelola sekolah reguler itu tak perlu khawatir menerima anak berkebutuhan khusus.”

Kisah Kiflan dan Radit hanyalah sedikit contoh dari berlikunya perjuangan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dalam mencari sekolah. Selain ADD/ADHD, mereka yang masuk kategori ini, antara lain, anak-anak yang kesulitan belajar, gangguan Rett, sindrom Down, dan anak yang hidup dalam dunianya sendiri (autisme).

“Di Indonesia, meski angka prevalensinya secara pasti susah didapat, jumlah anak-anak berkebutuhan khusus itu terus meningkat,” kata Retno. Dalam buku Mengenal dan Membantu Penyandang Autisme, sekadar contoh, Yosfan Azwandi menyodorkan data peningkatan penderita autisme. Pada 1998, hanya tercatat satu kasus baru pasien dengan gangguan autisme di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Lonjakan terjadi dua tahun kemudian. Pada 2000, tercatat jumlah pasien baru autisme mencapai 103 kasus.

Dengan prevalensi yang terus meningkat itu, menurut Lara Fridani, psikolog dan dosen pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta, kesiapan sekolah reguler dengan orientasi inklusi mesti digenjot. “Memang tak gampang karena banyak yang harus disiapkan,” kata alumnus Universitas Monash, Australia, yang menekuni bidang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, Lara melanjutkan, dan sosialisasi A-Z ihwal anak berkebutuhan khusus menjadi kunci penting.

Sekadar gambaran, ia pernah menemui kasus orang tua anak-anak reguler mengancam akan menarik keluar anaknya jika sampai sekolah itu menerima anak berkebutuhan khusus. Alasannya, mereka khawatir anak-anaknya, misalnya, nanti terpengaruh dan takut kena pukul. “Tak terlihat ada empati di sana,” kata Lara, tak habis mengerti. “Apa yang terjadi dengan orang-orang tua itu?”

Kepada Tempo, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Profesor Suyanto mengakui adanya sejumlah kendala bagi sekolah reguler untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Kenyataannya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang ada memang sangat terbatas. Untuk hal ini, departemen akan berupaya melengkapi secara bertahap. Di samping itu, seperti temuan Lara, secara kultural, kata Suyanto, “Terkadang ada kendala berupa resistensi dari orang tua siswa reguler.”

Menurut Lara, resistensi semacam itu sudah saatnya dibuang. Sebab, anak-anak berkebutuhan khusus juga punya hak untuk mendapat pendidikan laiknya anak-anak normal di sekolah reguler. Hal itu sejalan dengan Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif (The Salamanca Statement of Inclusive), yang diteken para delegasi Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus dari 92 pemerintah dan 25 organisasi internasional di Salamanca, Spanyol, 7-10 Juni 1994.

“Cuma, anak berkebutuhan khusus yang hendak masuk sekolah reguler mesti sudah mendapat intervensi dan terapi untuk meningkatkan kemampuannya,” Lara mengingatkan. Bisa diterimanya Kiflan dan Radit ke jenjang sekolah dasar, menurut dia, tak lepas dari terapi berkelanjutan yang disediakan orang tua mereka, seperti terapi okupasi, wicara, dan sensori integrasi. Tanpa intervensi dan terapi yang memadai, kemampuan anak itu sulit berkembang. “Kasihan anak tersebut bila sampai terjadi seperti itu,” kata Lara, “Gurunya repot dan orang tuanya pun rugi.”